Proyek CCS Di Lapangan Tangguh Mencontoh Pelabuhan Nagoya
Proyek CCS Atau Proyek Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon Memperpanjang Kerjasama Melalui MoU Antara Chubu Electric Power Co Inc Dengan BP. Amandemen MoU ini baru di setujui dan akan melanjutkan pembangungan dari Pelabuhan Nagoya, Jepang hingga ke lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Yang mana, kolaborasi ini memperluas cakupan dari MoU yang sebelumnya telah di tandatangani pada September 2023. Ini mencakup evaluasi optimasi biaya proyek dalam rantai nilai CCS serta pengembangan model bisnis yang bertujuan untuk menjadikan proyek CCS ini komersial. Presiden Regional Asia Pasifik BP, Kathy Wu, menyatakan bahwa perubahan dalam MoU ini menunjukkan keberlanjutan kemitraan antara BP dan Chubu. Serta, juga bersama dengan mitra lainnya di Tangguh. Wu juga menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam konteks keterlibatan masyarakat di Asia Zero Emission Community (AZEC). Kemudian, juga mendukung upaya mereka dalam mendukung agenda netral karbon di kawasan Asia. Hal ini mencerminkan peran BP dalam memajukan upaya dekarbonisasi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, CEO Divisi Bisnis Global Chubu Electric, Hiroki Sato mengungkapkan keyakinannya bahwa proyek CCS merupakan salah satu elemen kunci. Terutama, dalam perjalanan program dekarbonisasi mereka. Sato juga menambahkan bahwa BP adalah mitra yang sangat dapat di andalkan oleh Chubu Electric dalam melanjutkan proyek CCS Pelabuhan Nagoya ini. Tentu, dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan Jepang.
Dengan studi kelayakan (FS) pada proyek CCS di Nagoya telah di selesaikan. Sehingga, kedua perusahaan tersebut kini berfokus pada eksplorasi dan pengembangan rantai nilai CCS dari Jepang ke Indonesia. Kemudian, kolaborasi yang lebih luas ini bukan hanya menunjukkan komitmen BP dan Chubu dalam mendukung dekarbonisasi. Namun, juga memperkuat hubungan strategis antara kedua negara dalam mewujudkan proyek yang berdampak besar terhadap lingkungan. Selanjutnya, MoU yang di perbarui dan di perluas ini tidak hanya mencakup evaluasi teknis dan finansial proyek CCS.
Pelabuhan Nagoya Menjadi Contoh Yang Ideal Dalam Implementasi Proyek CCS
Identifikasi berbagai persyaratan hukum yang di perlukan untuk mendirikan hub dan klaster CCS berskala besar juga termasuk kedalam MoU tersebut. Selain itu, MoU ini juga menyentuh aspek penting seperti model bisnis yang dapat di terapkan. Hal ini termasuk insentif serta mekanisme pendanaan yang di butuhkan guna merealisasikan proyek CCS komersial di masa depan. Selain itu, MoU ini juga menyoroti pentingnya optimasi infrastruktur darat untuk mendukung pencairan dan pengiriman CO2 dalam skala besar. Ini juga termasuk pengadaan dan pengoperasian kapal-kapal khusus untuk pengangkutan CO2.
Sebagai pelabuhan terbesar di Jepang berdasarkan volume kargo, Pelabuhan Nagoya Menjadi Contoh Yang Ideal Dalam Implementasi Proyek CCS ini. Yang mana, pelabuhan tersebut menyumbang sekitar 3 persen dari total emisi CO2 di Jepang. Serta, pelabuhan Nagoya juga telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi karbonnya sebesar 46 persen pada tahun fiskal 2030 di bandingkan dengan tahun fiskal 2013. Yang mana, ini merupakan langkah yang sangat baik mengingat model contoh yang di gunakan adalah negara Jepang. Mengingat, kemampuan mereka yang sangat baik dalam mengelola emisi karbon. Hal ini terbukti dengan target ambisius yang mereka rencanakan demi mengurangi emis karbon dengan perbandingan di tahun fiskal 2013. Sementara itu, Pertamina Drilling yang merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari PT Pertamina Hulu Energi memiliki catatan keselamatan serta kinerja operasional yang memuaskan pada kuartal II tahun 2024. Avep Disasmita, Direktur Utama Pertamina Drilling menjelaskan bahwa pencapaian kinerja operasi perusahaan, termasuk tingkat ketersediaan rig.
Yang mana, perusahaan tersebut berhasil melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan angka yang menyentuh 99,39 persen. Kemudian, produktivitas rig juga tercatat di atas target dengan pencapaian 69,99 persen. Sementara itu di sisi lain, realisasi NPT atau Waktu Tak Produktif berjalan mencapai 1,27 persen. Yang mana, ini lebih rendah dari ambang batas RKAP sebesar 1,47 persen.