Percepatan Pembangunan Huntara Korban Bencana Aceh Tamiang
Percepatan Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Provinsi Aceh Agar Bisa Segera Pindah Dari Pengungsian Sebelum Memasuki Bulan Suci Ramadan. Langkah Percepatan Pembangunan ini di ambil untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga yang rumahnya rusak berat, hanyut, atau hilang akibat bencana. Berdasarkan data per 14 Januari 2026, total sebanyak 2.299 unit huntara telah di rencanakan untuk di bangun di berbagai titik strategis. Proyek besar ini melibatkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, hingga sektor swasta.
Pelaksana Harian Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, menjelaskan bahwa Percepatan Pembangunan di lakukan melalui dua skema utama. Skema pertama adalah pembangunan langsung oleh pihak BNPB, sedangkan skema kedua melalui kolaborasi dengan kementerian dan mitra swasta. Saat ini, pembangunan huntara terpusat telah di mulai di 10 lokasi berbeda sejak awal Januari 2026. Prioritas utama dalam proyek ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga aspek kesehatan dan kenyamanan penghuninya.
Desain hunian yang di terapkan menggunakan sistem kopel yang sangat efektif dalam optimalisasi lahan dan penataan lingkungan. Sebagai contoh, di Desa Pematang Durian, unit huntara di bangun dengan ukuran 3,6 meter x 4,8 meter yang sudah di lengkapi teras dan kamar mandi pribadi. Model bangunan ini memudahkan penyediaan fasilitas bersama serta menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir bagi para pengungsi. Untuk mengejar target penyelesaian, BNPB menambah personel lapangan dengan melibatkan masyarakat lokal dan aparat keamanan.
BNPB membagi distribusi hunian ke dalam dua kategori, yaitu huntara insitu (dekat lokasi asal) dan huntara terpusat. Untuk kategori insitu, sebanyak 323 unit tersebar di beberapa wilayah seperti Karang Baru, Manyak Payed, hingga Kota Kualasimpang. Sementara itu, untuk huntara terpusat, tersedia 1.182 unit yang pembangunannya di fokuskan di Kecamatan Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, dan Sekerak. Selain unit dari BNPB, terdapat tambahan 794 unit hasil dukungan sektor swasta dan kementerian lain.
Strategi Komprehensif Untuk Memastikan Percepatan Pembangunan
BNPB menerapkan Strategi Komprehensif Untuk Memastikan Percepatan Pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang berjalan sesuai jadwal. Brigjen TNI Djohan Darmawan menjelaskan bahwa proyek ini menggunakan dua jalur utama untuk mencapai target efisiensi waktu dan anggaran. Skema pertama merupakan pembangunan mandiri yang di danai dan di kelola langsung oleh anggaran internal BNPB. Jalur kedua melibatkan kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, lembaga pemerintah, serta mitra dari sektor swasta. Sinergi lintas sektoral ini sangat krusial agar beban kerja dapat terbagi secara merata di sepuluh titik lokasi pembangunan yang berbeda. Dengan keterlibatan banyak pihak, proses konstruksi yang di mulai sejak awal Januari 2026 di targetkan rampung sepenuhnya pada akhir bulan ini.
Aspek kualitas hidup masyarakat terdampak menjadi prioritas utama di samping kecepatan proses pembangunan fisik bangunan. BNPB memberikan perhatian khusus pada ketersediaan fasilitas dasar yang menunjang kesehatan serta martabat para pengungsi. Setiap unit huntara di rancang agar memenuhi standar kelayakan huni dengan penyediaan sanitasi memadai dan akses air bersih yang terjamin. Saat ini, tim di lapangan sedang mengoordinasikan pemasangan jaringan listrik bersama PLN serta pengeboran sumur untuk kebutuhan harian warga. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di bangun dengan standar kesehatan yang ketat guna mencegah munculnya potensi penyakit di lingkungan hunian padat.
Desain bangunan menggunakan sistem kopel yang dinilai sangat efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas di area terpusat. Ukuran standar unit hunian adalah 3,6 meter x 4,8 meter, yang sudah mencakup ruang tidur, kamar mandi pribadi, serta teras kecil. Struktur bangunan dirancang sedemikian rupa agar sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik sehingga suhu di dalam ruangan tetap sejuk.
Menjangkau Seluruh Warga Terdampak Secara Merata
Penyebaran lokasi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang di lakukan secara strategis untuk Menjangkau Seluruh Warga Terdampak Secara Merata. BNPB membagi distribusi hunian ke dalam dua kategori utama, yaitu model insitu dan model terpusat. Model insitu di bangun tepat di atas atau dekat dengan lahan asal tempat tinggal warga yang mengalami kerusakan berat. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap berada di lingkungan sosial mereka semula sehingga aktivitas ekonomi lokal tidak terputus. Sebanyak 323 unit huntara insitu kini tersebar di beberapa wilayah padat penduduk, termasuk Kecamatan Karang Baru dan Manyak Payed.
Untuk warga yang kehilangan lahan atau berada di zona merah, pemerintah menyediakan 1.182 unit huntara pada lokasi yang terpusat. Kecamatan Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka menjadi dua wilayah dengan konsentrasi pembangunan unit terbanyak karena dampak kerusakan yang cukup masif. Selain itu, Kecamatan Sekerak juga mendapatkan alokasi signifikan untuk menampung ratusan kepala keluarga yang rumahnya hanyut tersapu banjir. Lokasi terpusat ini di pilih berdasarkan rekomendasi teknis untuk menjamin keamanan jangka panjang bagi seluruh penghuninya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memastikan bahwa tidak ada satu pun korban bencana yang terlewatkan dalam pendataan alokasi hunian ini. Penataan lingkungan di area terpusat juga di lakukan secara rapi agar akses bantuan logistik dan layanan kesehatan menjadi lebih mudah.
Dukungan tambahan sebanyak 794 unit juga datang dari kolaborasi kementerian lain dan lembaga swasta untuk mempercepat target pemulihan. Salah satu proyek besar berada di Desa Simpang IV, Karang Baru, yang dibangun di atas lahan luas milik Danantara. Selain itu, lembaga kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa turut berkontribusi membangun unit hunian di lahan bekas kios untuk masyarakat yang membutuhkan. Verifikasi data penerima bantuan dilakukan secara ketat bersama aparat kecamatan dan BPBD setempat guna menghindari terjadinya tumpang tindih alokasi.
Pembangunan 2.299 Unit Hunian Sementara (Huntara)
Pembangunan 2.299 Unit Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan langkah nyata pemerintah dalam memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana. Melalui koordinasi erat antara BNPB, TNI/Polri, serta sektor swasta, proyek ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam situasi darurat. Penggunaan dua skema pembangunan, yaitu secara mandiri oleh BNPB dan kolaborasi mitra, terbukti efektif dalam mengejar target waktu yang sangat ketat. Fokus utama dari program ini bukan sekadar membangun dinding dan atap, melainkan menyediakan tempat beralih yang manusiawi. Dengan target penyelesaian pada akhir Januari 2026, di harapkan ribuan keluarga terdampak dapat memulai babak baru dengan lebih tenang. Kehadiran huntara ini menjadi jembatan penting menuju pemulihan jangka panjang bagi stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah Aceh.
Aspek kelayakan huni dan keamanan lingkungan menjadi standar baku yang tidak bisa ditawar dalam proses konstruksi di lapangan. Penyediaan fasilitas dasar seperti sanitasi yang bersih, akses air sumur bor, dan jaringan listrik PLN menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kesehatan publik. Selain itu, penentuan lokasi yang berbasis pada data mitigasi bencana dari PVMBG menjamin bahwa warga tidak akan kembali menghadapi risiko yang sama. Distribusi unit yang merata, baik secara insitu maupun terpusat, memastikan seluruh korban bencana mendapatkan hak tempat tinggal yang adil. Transparansi data melalui verifikasi ketat bersama aparat desa juga menjadi kunci agar bantuan ini tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kesuksesan proyek di Aceh Tamiang ini diharapkan menjadi model standar bagi penanganan bencana serupa di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Itulah beberapa dari Percepatan Pembangunan.
